Demonstrasi yang dilakukan PPK ini merupakan pencemaran nama baik Kabareskrim Polri , karena tidak ada kaitan Polri dengan pertambangan, dan tambang kategori ilegal jika tidak punya ijin, dan yang memberi ijin atau mencabut ijin itu kewenangan Pemda sesuai dengan Pepres Nomor 55 tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022.
Hal tersebut ditegaskan Ketua PD KBPP Polri Sumut Hilmar Silalahi SH, yang juga seorang pengacara Senior di Medan kepada awak media usai pertemuan menyambut Bulan Suci Ramadan 2023 dengan para pengurus KBPP Polri Resor Medan, di Sekretariat Jln Kolam Medan 20/03.
Didampingi Endah Situmorang SH dan Ketua LBH Putra Bhayangkara Desmon Silalahi, SH di minta Bapak Kapolda DKI untuk mengusut dalang dari demonstrasi yang dilakukan PPK, karena proses hukum pelaku tambang ilegal di kaltim sudah ditangani aparat penegak hukum Desember 2022 yang lalu, sehingga pelaku demonstrasi menamakan PPK merupakan pencemaran nama baik Kabareskrim Polri, tegas Hilmar.
Sementara itu Ketua Dewan Penasehat PD KBPP Polri Sumut Drs Syaiful Syafri MM didampingi Wkl Ketua Resor KBPP Polri Medan Hendra, Sekretaris Dedy Tano, Wkl Bendahara Suana dan sejumlah pengurus lainnya memberi dukungan kepada Hilmar Silalahi SH yang meminta Bapak Kapolda DKI untuk mengusut tuntas dalang yang melakukan pencemaran nama baik Kabareskrim Polri melalui gerakan demonstrasi.
Menurut Syaiful Syafri jika peristiwa ini tidak diusut, maka sesuka orang yang menamakan perkumpulan untuk melakukan demonstrasi sesuai keinginan dalang yang mempunyai kepentingan tertentu, dan akhirnya semua orang bisa semena mena mencemarkan nama baik dari seorang pejabat Polri, tegas Syaiful.(Ss)
