MEDAN (FN) - Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Hj. Siti Mukaramah secara resmi melantik kepengurusan DPW Perempuan Bangsa Sumatera Utara priode 2022 sd 2026 yang dihadiri Wakil Ketua Umum DPP PKB H. Dr Hanif Dhakiri dan unsur Dewan Pembina DPW Perempuan Bangsa Ny. Hj. Eli Maharani Sukhairi Nasution.
Pelantikan kepengurusan DPW Perempuan Bangsa Sumut yang di Ketuai Herlina Nasution, Sekretaris Hafni dan Bendahara Citra Khairunisa ini juga dihadiri Ketua DPW PKB Sumut yang diwakili Sekretaris Ir Loso Mena dan Bendahara Zeira Salim dan Dewan Syuro Drs Hatta Siregar, M.Si bertempat di Hotel INA Jln Putri Hijau Medan, Sabtu Siang 25/02.
Dalam sambutannya Siti Mukaramah yang juga Anggota DPR RI ini menyatakan bahwa kehadiran Perempuan Bangsa untuk ikut berpolitik adalah untuk mewakili kaum perempuan di lembaga legislatif melalui PKB, dan diharapkan jajaran DPW Perempuan Bangsa di Sumatera Utara dapat memenangkan H. Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum DPP PKB sebagai Presiden RI pada Pemili 2024.
Sementara itu Dewan Pembina DPW Perempuan Bangsa Sumut Ny. Hj Eli Sukhairi Nasution dalam sambutan nya menjelaskan bahwa pentingnya penguatan Perempuan Bangsa yang menjadi Organisasi Badan Otonom dari PKB untuk mewakili kaum Perempuan di lembaga Legislatif pada Pemilu 2024 mendatang.
Karenanya kata Hj. Eli Sukhairi Nasution, jika para pengurus Perempuan Bangsa pada Pemilu 2024 nanti telah duduk menjadi Anggota Legislatif diwilayah kerjanya masing masing agar dapat membantu kaum perempuan yang menghadapi permasalahan ekonomi sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat yang kita inginkan.
Ketua DPW PKB Sumut yang diwakili Sekretaris Ir Loso Mena dam sambutan nya menyatakan bahwa jajaran pengurus DPW PKB di Sumut akan memberi dukungan penuh terhadap kemajuan dan peran serta Perempuan Bangsa sebagai organisasi Badan Otonom PKB.
Kehadiran Perempuan Bangsa sebagai Badan Otonom PKB yang sudah terbentuk di Kabupaten dan Kota se Sumatera Utara kata Loso, menunjukkan bahwa keterwakilan kaum perempuan 30 persen untuk duduk menjadi anggota legislatif dari PKB akan terpenuhi pada Pemilu 2024.
