"Tolonglah jangan mempermalukan diri sendiri dengan sikap konyol menolak hibah UPT RS Indrapura. Kalian itu mengerti nggak aturannya. Jangan karena mungkin gak suka sama gubernur kemudian semua kebijakannya dianggap salah. Aneh kalian itu," kata Rahudman Harahap kepada wartawan, Minggu (14/8).
Dijelaskan Rahudman sesuai PP (Peraturan Pemerintah) No 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Permendagri No 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sudah jelas diatur mengenai hibah.
Berdasarkan Pasal 331 ayat (2) huruf d Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan: Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila diperuntukkan bagi kepentingan umum.
Kemudian pada Pasal 335 ayat (1) jelas disebutkan bahwa: Tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2) huruf d, adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan pemerintah daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional.
Lalu pada Pasal 335 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa tanah/bangunan yang termasuk dalam kategori kepentingan umum adalah rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat.
"Jadi kalau melihat uraian dari peraturan-peraturan diatas, tak ada yang bisa disalahkan dari SK Gubernur Sumut No 188.44/421/KPTS/2022 perihal hibah barang milik daerah pada UPT RS Indrapura milik Pemprov Sumut kepada Pemkab Batubara," kata Rahudman lagi. (Red)
